BeritaCirebonVirus Corona

Catat! Penetapan PSBB di Kota Cirebon, Begini Point-Point Aturannya

INFOCRB.COM, CIREBON – Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat Jawa Barat berlaku 6 Mei 2020, atas hal tersebut setiap daerah sudah siap untuk melaksanakan instruski dari gubernur Jawa Barat tersebut.

Kota Cirebon, kesiapan itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Wilayah Kota Cirebon.

Aturan-aturan yang diberlakukan dalam Perwal tersebut dirinci dengan jelas dan menegaskan bahwa aturan yang ditetapkan adalah upaya pencegahan Covid-19 di Kota Cirebon.

Selama PSBB ini, sejumlah aktivitas masyarakat diberhentikan sementara waktu, antara lain:

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan Institusi Pendidikan Lainnya

1. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan institusi pendidikan lainnya.
2. Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
3. Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
4. Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
5. Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
a. lembaga pendidikan tinggi;
b. lembaga pelatihan;
c. lembaga penelitian;
d. lembaga pembinaan;
e. lembaga pendidikan keagamaan; dan
f. lembaga sejenisnya.
6. Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
7. Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring atau dengan metode jarak jauh dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pembatasan Aktivitas Kerja di Tempat Kerja

1. Selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
2. Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
3. Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
a. perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain:

  • pelayanan penanggulangan kebencanaan;
  • pelayanan kesehatan;
  • pelayanan perhubungan;
  • pelayanan persampahan;
  • pelayanan pemadaman kebakaran;
  • pelayanan ketentraman dan ketertiban;
  • pelayanan ketenagakerjaan;
  • pelayanan ketahanan pangan, pertanian, peternakan,
    perikanan dan kelautan;
  • pelayanan sosial;
  • pelayanan komunikasi;
  • pelayanan pemakaman; dan
  • pelayanan penerimaan dan pengeluaran keuangan
    daerah.

4. Seluruh kantor/instansi pemerintahan berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
5. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Kota;
6. Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;
7. Pelaku usaha yang bergerak pada sektor: 1. kesehatan; 2. bahan pangan/makanan/minuman; 3. energi; 4. komunikasi dan teknologi informasi; 5. keuangan; 6. logistik; 7. perhotelan; 8. konstruksi;
8. Industri
9. Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
10. Kebutuhan pokok sehari-hari.
11. Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial; dan
12. Lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

1. Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan/atau fatwa majelis agama lainnya.
2. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masingmasing.
3. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

1. Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.
2. Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
3. Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan seharihari;
b. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan
dan alat kesehatan; dan
c. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.
4. Pasar rakyat, dengan waktu operasional mulai pukul
04.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
5. Toko minimarket, dengan waktu operasional mulai
pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB; dan
6. Toko supermarket, hypermarket dan perkulakan, dengan
waktu operasional mulai pukul 09.00 WIB sampai
dengan 18.00 WIB;
7. bengkel automotif mobil/motor, dengan waktu
operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan
15.00 WIB

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

1. Pelaksanaan kegiatan Sosial dan Budaya yang menimbulkan
kerumunan orang dilakukan dengan berpedoman pada
ketentuan yang berlaku.
2. Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan
atau pertemuan:
a. politik;
b. olahraga;
c. hiburan;
d. akademik; dan
e. budaya.
3. Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), untuk kegiatan:
a. khitan;
b. pernikahan; dan
c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
4. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian.
5. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang
keramaian.

Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk Pergerakan Orang dan Barang

1. Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
a. transportasi barang, antara lain:

  1. angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan
    dan sanitasi;
  2. angkutan barang untuk keperluan bahan pokok;
  3. angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang
    seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu
    distribusi ke pasar dan supermarket;
  4. angkutan untuk pengedaran uang;
  5. angkutan bahan bakar minyak/bahan bakar gas;
  6. angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan
    baku industri;
  7. angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor;
  8. angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi
    barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya);
  9. angkutan yang menunjang kegiatan pertahanan dan
    keamanan.

b. transportasi orang, antara lain:

  1. kendaraan bermotor pribadi;
  2. kendaraan tidak bermotor;
  3. angkutan bus jemputan karyawan industri; dan
  4. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

2. Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok
dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas
normal atau sakit; dan
e. membatasi jumlah orang maksimal dari kapasitas
kendaraan, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. mobil penumpang sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 3 (tiga) orang; dan
  2. mobil penumpang bukan sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk lebih dari 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 4 (empat) orang.

3. Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai
digunakan;
c. menggunakan masker, sarung tangan, jaket/pakaian berlengan panjang; dan
d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.
4. Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
5. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan
perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen)
dari kapasitas angkutan;

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN
DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB

1. Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk:
a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari pemerintah daerah;
b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
c. memperoleh data dan informasi publik seputar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau terduga Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19.
3. Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk wajib:
a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

1. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan bantuan kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Diketahui, PSBB di Kota Cirebon dimulai besok (6/5). PSBB berlaku selama 14 hari hingga 19 Mei 2020. (Adm)

Komentar on Facebook

Baca Juga:  Minta PSBB Tidak Diperpanjang, Pekerja Seni : Kami Ingin Manggung
Loading...
Tags

Artikel Terkait

Back to top button
Close