Dewan Penasehat Partai Gerindra Kota Cirebon Sangsikan SK Pergantian Ketua DPRD

oleh -106 views

Foto : Dewan Penasehat DPC Partai Gerindra Kota Cirebon, Budi Permadi (kiri depan)

INFOCR.COM, CIREBON.- Dewan Penasehat (Wanhat) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Cirebon menyangsikan keabsahan Surat Keputusan (SK) pergantian Ketua DPRD Kota dari Affiati, S.Pd ke Ruri Tri Lesmana. Hal tersebut diungkapkan salah satu Wanhat Gerindra, Budi Permadi.

“Saya selaku dewan penasehat, prihatin, kalaupun memang ada surat atau dokumen partai, idealnya melalui sebuah mekanisme yang sesuai dengan prosedur, sesuai juga dengan AD/ART partai,” ucap Budi, Selasa (14/9/2021).

Kemudian, kata Budi, kalaupun memang akan terjadi sebuah pergantian Ketua DPRD Kota Cirebon, seharusnya sebelum SK itu turun, ada pemanggilan orang-orang yang ada di dalam struktur organisasi serta pihak terkait yang namanya ada dalam SK tersebut.

“Ketua DPC juga seharusnya dimintai keterangannya, apakah ini ada kaitannya dengan kudeta, atau memang sudah prosedural, harusnya juga ada keterbukaan, alasan-alasan yang kongkrit, apa dasarnya sampai Ibu Affiati itu akan dilengserkan, itu kalau toh itu SK-nya memang asli,” ujarnya.

“Saya sekali lagi, masih menyangsikan SK itu, alasannya proses pengambilan SK itu tidak melibatkan DPC yang resmi, SK ini perlu dipertanyakan keabsahannya,” imbuh Budi.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah mengatakan, pimpinan sudah melakukan rapat pertama membahas surat masuk dari DPP Partai Gerindra terkait pergantian Ketua DPRD dan pengantar dari DPD Partai Gerindra

“Pada saat itu hasil rapat memverifikasi berkas yang masuk. Ketua sudah menyampaikan hasil rapat DPC dengan fraksi dan ketua meminta waktu sampai akhir bulan kordinasi dengan keluarga menentukan langkah selanjutnya seperti apa,” ujarnya

Pimpinan, lanjut Andru, memberikan waktu terhitung dari tanggal 9 September 2021 sampai satu bulan kedepan untuk mengetahui langkah apa yang akan diambil oleh Affiati. “Dalam rapat itu salah satu berita acara kami meminta, setelah mendengarkan dari sekretaris DPRD dengan menggunakan prinsip kehati hatian kami meminta dihadirkan surat-surat dan berkas yang asli,” jelasnya.

Dikatakan Andru, SK dari DPP Partai Gerindra berupa legalisiran, dalam rangka prinsip kehati-hatian dan menghindari resistensi gugatan ke depan, pimpinan pun meminta surat asli. “Sampai sekarang pimpinan belum sampai ke bab bertanya langkah hukum apa yang akan dilakukan Affiati,” tuturnya.

Andru memastikan, bahwa dalam persoalan ini ada dua rumah tangga, dimana rumah tangga partai tidak bisa mencampuri DPRD dan DPRD pun tidak bisa mempengaruhi rumah tangga partai. “Pimpinan sangat hati hati dan tidak memihak kepada siapapun dna berdiri diatas aturan,” terangnya.

Komentar on Facebook

Tentang Penulis M Hasan Hidayat

Gambar Gravatar
Pencari Berita Wilayah Cirebon Kota