BeritaCirebon

Fitrah Malik : UHC Tidak Mengenal Warga Mampu atau Tidak, Tujuannya 100 Persen Warga Tercover BPJS Kesehatan

Foto : Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik

INFOCRB.COM, CIREBON.- Kota Cirebon sudah mendeklarasikan sebagai kota yang mencapai Program Universal Health Coverage (UHC) 100 persen beberpa pekan lalu, dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik menanggapi adanya keluhan RW yang menilai pendataan penerima bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kurang tepat sasaran.

“UHC ini adalah program pemerintah dalam rangka mencapai cakupan Jaminan Kesehatan Semesta yang bermakna tersedianya pelayanan kesehatan secara berkeadilan sebagai perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga Kota Cirebon,” jelas Fitrah saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan elektronik, Minggu (28/2/2021).

Ia menuturkan, UHC ini tidak mengenal tingkatan ekonomi, apakah warga miskin atau mampu. Pasalnya, kata Fitrah, sepanjang pemerintah mampu mengcover biaya untuk kelas tiga, hal itu bukan suatu persoalan dalam pendataan.

“Melihat informasi kalau pihak RW belum menyampaikan ke warga soal kartu yang akan dibagikan itu, saya rasa tepat, sudah tepat sebelumnya koordinasi dulu dengan pihak kelurahan sampai kecamatan dan Dinkes,” ungkapnya.

Ia berharap, dengan program yang dijalankan Pemda Kota Cirebon ini dapat menjadi solusi segala persoalan kesehatan yang ada di tengah-tengah warga Kota Cirebon.

Sebelumnya, penerima bantuan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terkesan kurang tepat sasaran. Hal itu diungkapkan warga di Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan.

“Soal data KIS ini kami pertanyakan, harusnya verifikasi lewat RT, RW, Kelurahan dan Puskesmas, di sini ada 71 data penerima manfaat KIS dan rata-rata 80 persennya saya lihat warga yang mampu, itu yang kami keluhkan, rasanya tidak tepat sasaran,” ungkap Ketua RW 06 Kebon Panggung Kelurahan Pekalangan, M Sofyan, Jumat (26/2/2021).

Baca Juga:  Dukung Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi, Grab Protect Disosialisasikan ke Kantor-Kantor

Dikatakan Sofyan lebih lanjut, saat ini ia menerima 71 data dan kartu JKN-KIS yang harus dibagikan, namun sementara dokumen tersebut ia tahan karena dianggap bantuan salah sasaran.
Selain itu, proses pendataan juga tidak melalui prosedur yang seperti tahun sebelumnya, dimana tidak melalui pihaknya selaku RW.

“80 persen dari 71 data yang ia pegang, rata-rata mereka para pemilik toko yang mampu, sehingga ia rasa tidak cocok menerima bantuan JKN-KIS, padahal, di RW 06 Kebon Penggung masih banyak di luar itu yang belum tersentuh bantuan jaminan kesehatan,” ucapnya.

Menurut Sofyan, pada tahun-tahun sebelumnya terkait pendataan penerima bantuan kesehatan ini diverifikasi dan validasi oleh kelurahan, namun untuk 71 data yang saat ini ia pegang sama sekali alurnya tidak melalui RW.

“Saya juga dapat kabar, di RW-RW lain pun mengeluhkan persoalan yang sama. Di RW 06 Kebon Panggung sendiri, dari 71 data yang kartunya harus dibagikan, yang berhak menerima hanya ada sekitar tiga kepala keluarga saja,” terangnya.

“Bantuan ini pendataannya tidak lewat RW, jika validasi, jelas saya akan utamakan warga yang tidak mampu, informasi di RW lain pun sama, tidak tepat sasaran, jadi sebelum ini saya bagikan, saya ingin konfirmasi dulu ke pihak yang bersangkutan,” tambahnya. (Pey)

Komentar on Facebook

Loading...
Tags

Artikel Terkait

Back to top button
Close