BeritaCirebon

Jangan Merokok Sembarangan, Melanggar Perda Langsung Sidang Yustisi

Foto : Sidang yustisi Perda KTR

INFOCRB.COM, CIREBON.- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon kembali menggelar penegakan dengan operasi yustisi terhadap Perda nomor 08/2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Jalan Ciptomangunkusumo tepatnya depan SMKN 2 Kota Cirebon, Rabu (12/2/2020).

Dari informasi yang berhasil diperoleh, pada operasi hari ini yustisi KTR berhasil menjaring pelanggar yang terciduk sedang merokok di tempat-tempat yang dilarang menurut Perda nomor 08/2015.

“Kami dapati sopir angkot yang merokok di dalam angkot,” kata Kasi penyidikan dan penyelidikan Satpol PP Kota Cirebon, Nadirin.

Diungkapkan Nadirin, jumlah pelanggar yang diciduk hari ini terbilang menurun, jika dibandingkan dengan yustisi-yustisi sebelumnya, selama tahun 2019.

“Di tahun 2020 ini, kelihatannya dari hasil operasi terus berkurang pelanggarnya,” terang Nadirin.


Dikatakan Nadirin, semakin sering dilaksanakan semakin menurun jumlah pelanggar yang ditindak petugas.

Menurutnya, hal tersebut menandakan bahwa penegakan perda nomor 08/2015 tentang KTR dengan cara yustisi telah berhasil meningkatkan kesadaran maayarakat untuk tidak merokok di tempat-tempat umun.

“Iya, semakin kesini semakin sedikit, itu mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan perda 08/2015 semakin terlihat, terbilang berhasil,” jelas Nadirin.

Selama menjalankan yustisi, dituturkan Nadirin, semua pelanggar disidang ditempat dan dikenakan denda, semuanya didenda dengan nominal paling rendah senilai Rp 25 ribu, dan paling tinggi denda sebesar Rp 200 ribu.

Baca Juga:  Komisi III : Data Bansos Harus Jelas agar Tidak Terjadi Kesenjangan di Tengah Masyarakat

“Semua pelanggar didenda, paling rendah Rp 25 ribu, paling besar Rp 200 ribu, pelanggar rata-rata kita dapat di, sekolah perkantoran dan angkutan umum, ada juga merokok di dekat sekolah, karena radiusnya 30 meter dari pagar sekolah,” ucapnya.

Saat terjaring petugas, menurut Nadirin, semua pelanggar memberikan alasan yang sama, yakni tidak mengetahui adanya Perda nomor 08/2015 tentang KTR.

Padahal, lanjutnya, perda tersebut sudah dibentuk sejak tahun 2015 dan sudah melalui proses sosialisasi hampir dua tahun melalui berbagai media, sehingga tidak ada alasan tidak tahu dan akhirnya semua diberikan sanksi.

“Semua beralasan tidak tahu, padahal perda ini sejak 2015, kita sosialisaai 100 hari, dari tahun 2016 kita pasang pamflet, sosialisasi melalui media, radio dan lain-lain,” ungkap Nadirin.

Nadirin menambahkan, yustisi ini dilaksanakan sebagai amanah perda, guna menimbulkan efek jera bagi para pelanggar, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membebaskan lingkungannya dari asap rokok, karena pada dasarnya, perda ini bukan melarang merokok, tetapi melarang seaeorang untuk merokok di tempat-tempat umum.

“Setelah dilaksanakan yustisi, dampaknya semakin terlihat, ini harus diikuti juga oleh kesadaran masyarakat, masyarakat juga harus mendukung penegakan perda yang berlaku di Kora Cirebon,” pungkasnya. (Pey)

Komentar on Facebook

Loading...
Tags

Artikel Terkait

Back to top button
Close