Layangkan Gugatan, Respon Affiati Terhadap SK Pergantian Ketua DPRD

oleh -64 views

Foto : Kuasa Hukum Affiati S.Pd

INFOCRB.COM, CIREBON.- Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, S.Pd melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penerbitan Surat Keputusan A Quo dan telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Oktober
2021. Hal tersebut diungkapkan Tim Kuasa hukum yakni Bayu Kresnha Adhiyaksa, S.H. didampingi rekannya Gideon Manurung, S.H.

“Gugatan tersebut terkait Partai Gerindra melalui Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor: 06-0108/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tanggal 19 Juni 2021 memutuskan melakukan pergantian unsur pimpinan/Ketua DPRD Kota Cirebon periode 2019-2024, dari yang
sebelumnya dijabat oleh klien kami yakni Affiati S.Pd digantikan oleh Ruri Tri Lesmana untuk Periode 2021-2024,” ucapnya.

Dijelaskannya, dasar alasan dan pertimbangan pihaknya mengajukan gugatan a
quo didasarkan pada beberapa hal yakni penerbitan surat keputusan a quo tidak transparan, diskriminatif, sewenang-wenang, dan melanggar hak-hak hukum kliennya serta menciderai prinsip demokrasi.

“Hal ini dikarenakan, sebelum diterbitkannya Surat Keputusan a quo klien kami tidak
pernah satu kalipun mendapatkan panggilan, baik dari DPP Partai Gerindra DPD Partai Gerindra maupun dari DPC Partai
Gerindra Kota Cirebon, untuk diberitahukan atau dimintai keterangan ataupun diklarifikasi terkait apakah terdapat dugaan-dugaan pelanggaran baik terhadap ketentuan AD/ART Partai Gerindra, kode etik anggota dewan, atau
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain,” katanya.

“Maupun terkait dengan kinerja-kinerja Klien kami selama memangku jabatan sebagai
Pimpinan/Ketua DPRD Kota Cirebon Periode 2019-2024 maupun sebagai Anggota
Partai Gerindra,” imbuhnya.

Selain itu, kata Bayu, pasca terbitnya Surat Keputusan a quo, kliennya secara pribadi telah
berusaha untuk meminta informasi dan melakukan klarifikasi-klarifikasi kepada DPD
Partai Gerindra Jawa Barat maupun kepada DPP Partai Gerindra selaku pihak yang menerbitkan Surat Keputusan a quo, namun atas usaha-usaha tersebut tidak ada satupun informasi ataupun tanggapan klarifikasi dari DPP Partai Gerindra terkait penerbitan Surat Keputusan a quo.

Sehingga atas dasar-dasar hal tersebut, pihaknya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas terbitnya SK tersebut,
dimana gugatan tersebut kami tujukan kepada :
•) Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra; dan DPP Partai Gerindra. Bahwa, pada kesempatan ini perlu juga kami sampaikan, dengan adanya gugatan atas Surat Keputusan a quo, demi menjamin kepastian hukum, keadilan dan hak-hak hukum klien kami, maka terhadap proses tindak lanjut atau pelaksanaan atas Surat Keputusan a quo “demi hukum” haruslah berhenti sampai dengan nanntinya ada suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Maka dari itu, apabila dikemudian hari terdapat pihak-pihak yang memaksakan agar surat Keputusan a quo ditindaklanjuti atau diproses, maka tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, perlu kami tegaskan dan ingatkan kembali, bahwa sebelum adanya suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap permasalahan ini, maka klien kami yakni Affiati, S.Pd, masihlah menjabat sebagai Pimpinan/Ketua DPRD Kota Cirebon periode 2019 – 2024 yang legitimat dan sah secara hukum, oleh karena itu hak dan kewajibannya sebagai Ketua DPRD Kota Cirebon periode 2019 – 2024 pun masih melekat.

Komentar on Facebook

Tentang Penulis M Hasan Hidayat

Gambar Gravatar
Pencari Berita Wilayah Cirebon Kota