BeritaPilwalkot CirebonPolitik

Mahkamah Konstitusi Perintahkan KPU Kota Cirebon Gelar PSU 24 TPS

INFOCRB.COM – Setelah berjalan melewati tahapan-tahapan persidangan, Mahkamah Konstitusi secara resmi telah menyatakan keputusan terkait sengketa Pilwalkot Kota Cirebon. Pada sidang keputusan, Majelis Hakim MK membacakan keputusan agar digelar Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS.

Dipimpin langsung oleh Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi dengan didampingi 8 hakim lainnya, Ketua Majelis MK meminta KPU Kota Cirebon segera menggelar PSU di 24 TPS dalam waktu 30 hari kerja.

“Amar putusan mengadili, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan telah terjadi pembukaan kotak suara beberapa TPS oleh KPPS bertempat di PPS sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 yang signifikan memengaruhi hasil perolehan suara,” tegas Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan Perkara No. 8/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi sendiri membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Cirebon.

Keputusan Pemungutan Suara Ulang tertuang dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimana MK memerintahkan kepada KPU Kota CIrebon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tahun 2018 di empat Kecamatan.

1) Kecamatan Kesambi di:
a. TPS 15 Kelurahan Kesambi
b. TPS 15 Kelurahan Drajat
c. TPS 16 Kelurahan Drajat

Baca Juga:  Pasar Sandang Tegal Gubug Sepi, Pedagang: Laku Satu Sudah Lumayan

2) Kecamatan Kejaksan di:
TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 17, TPS 28 Kelurahan Kesenden.

3) Kecamatan Lemahwungkuk di:
a. TPS 16 Kelurahan Kasepuhan
b. TPS 15 Kelurahan Panjunan

4) Kecamatan Pekalipan di TPS 10 Kelurahan Jagasatru.

Kepada KPU, Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar KPU Kota Cirebon melakukan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dan melaporkan hasil penghitungan suara pada Pemungutan Suara Ulang selama 7 hari kerja setelah dilaksanakan PSU.

MK juga memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resor Kota Cirebon dan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, pasangan Bamunas Setiawan Boediman dan Effendi Edo (OKE) melakukan gugatan melalui DKPP dan Mahkamah Konstitusi atas terjadinya dugaan pelanggaran pada proses Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 2018. Proses sidang berjalan dengan lancar sampai akhirnya pada tanggal 12 September (kemarin) Mahkamah Konstitusi mengeluarkan hasil atau keputusan atas sengketa Pilkada di kota Cirebon. (Agi)

Komentar on Facebook

Loading...
Tags

Artikel Terkait

Back to top button
Close