Pemberangkatan Ibadah Haji Tahun 2021 Dibatalkan, Antrean Calhaj Jawa Barat Jadi 22 Tahun

oleh -94 views

Foto : Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Dr H Adib MAg.

INFOCRB.COM, CIREBON.- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun 1442 hijriah atau 2021.

Dampak dari keputusan tersebut, antrean pemberangkatan calon jamaah haji (Calhaj) Jawa Barat menjadi 22 tahun. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Dr H Adib MAg. saat ditemui Infocrbcom di Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Jumat (4/6/2021).

“Antrean jamaah di Jawa Barat sampai 20 Tahun, kalau ditambah dengan pembatalan pemberangkatan calon jamaah haji tahun 2020 dan 2021 ini sampai 22 tahun, karena dua tahun ini tidak ada pemberangkatan,” ujarnya.

Adib menjelaskan, data calon jamaah haji di Jawa Barat ada 770 ribu orang, dengan kuota 37.988 orang pertahunnya. Menurut Adib, dengan adanya PMA 660 sesuai dengan arahan Menteri Agama, calon jamaah yang batal berangkat dapat mengambil kembali setoran pelunasan.

“Di PMA 660 sudah diatur bagaimana calon jamaah dapat mengambil setoran pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) tersebut,” ucapnya.

Alur pengembalian setoran pelunasan Bipih bagi jamaah haji reguler berdasarkan PMA 660 :

Pertama, jemaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar haji dengan menyertakan syarat berikut:
a) bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih;
b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya;
c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan d) nomor telepon yang bisa dihubungi.

Kedua, permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota.

Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.

Ketiga, Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

Keempat, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT.

Kelima, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH.

Keenam, BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT

Ketujuh, jemaah menerima pengembalian setoran pelunasan melalui nomor rekening yang telah diajukan pada tahap pertama. (Pey)

Komentar on Facebook

Tentang Penulis M Hasan Hidayat

Gambar Gravatar
Pencari Berita Wilayah Cirebon Kota