BeritaCirebon

RW Nilai Pendataan JKN-KIS Salah Sasaran, Legislatif Sebut Saat Ini Kebijakan Pemkot 100 Persen UHC

Foto : RW Kebon Panggung Pekalangan memperlihatkan berkas pendataan penerima bantuan kesehatan

INFOCRB.COM, CIREBON.- Penerima bantuan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terkesan kurang tepat sasaran. Hal itu diungkapkan warga di Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan.

“Soal data KIS ini kami pertanyakan, harusnya verifikasi lewat RT, RW, Kelurahan dan Puskesmas, di sini ada 71 data penerima manfaat KIS dan rata-rata 80 persennya saya lihat warga yang mampu, itu yang kami keluhkan, rasanya tidak tepat sasaran,” ungkap Ketua RW 06 Kebon Panggung Kelurahan Pekalangan, M Sofyan, Jumat (26/2/2021).

Dikatakan Sofyan lebih lanjut, saat ini ia menerima 71 data dan kartu JKN-KIS yang harus dibagikan, namun sementara dokumen tersebut ia tahan karena dianggap bantuan salah sasaran.
Selain itu, proses pendataan juga tidak melalui prosedur yang seperti tahun sebelumnya, dimana tidak melalui pihaknya selaku RW.

“80 persen dari 71 data yang ia pegang, rata-rata mereka para pemilik toko yang mampu, sehingga ia rasa tidak cocok menerima bantuan JKN-KIS, padahal, di RW 06 Kebon Penggung masih banyak di luar itu yang belum tersentuh bantuan jaminan kesehatan,” ucapnya.

Menurut Sofyan, pada tahun-tahun sebelumnya terkait pendataan penerima bantuan kesehatan ini diverifikasi dan validasi oleh kelurahan, namun untuk 71 data yang saat ini ia pegang sama sekali alurnya tidak melalui RW.

“Saya juga dapat kabar, di RW-RW lain pun mengeluhkan persoalan yang sama. Di RW 06 Kebon Panggung sendiri, dari 71 data yang kartunya harus dibagikan, yang berhak menerima hanya ada sekitar tiga kepala keluarga saja,” terangnya.

Baca Juga:  Dua Kasat di Lingkungan Polresta Cirebon Berganti, Kasatlantas kembali Dijabat AKP Troy

“Bantuan ini pendataannya tidak lewat RW, jika validasi, jelas saya akan utamakan warga yang tidak mampu, informasi di RW lain pun sama, tidak tepat sasaran, jadi sebelum ini saya bagikan, saya ingin konfirmasi dulu ke pihak yang bersangkutan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB menyampaikan bahwa di Tahun 2021 ini Pemda Kota Cirebon mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh warga Kota Cirebon tercover BPJS Kesehatan.

“Saat ini kebijakan pemerintah kota cirebon menerapkan 100 persen UHC (universal heath coverage). Semua warga kota yang menginginkan pelayanan kesehatan di kelas tiga bisa mendaftarkan melalui RT RW, tanpa melihat status ekonomi,” kata Tresnawaty saat dikonfirmasi Infocrbcom melalui aplikasi pesan elektronik, Sabtu (27/2/2021).

Tetapi, lanjut Tresnawaty, apabila warga merasa mampu dan ingin pelayanan kelas dua dan kelas satu, dapat mandiri atau bayar premi sendiri untuk menjadi peserta BPJS.

“Apabila ada yang terdata kelas tiga tapi dinilai oleh RT RW warga mampu, tanyakan saja pada warga tersebut, karena itu haknya sebagai warga kota, apakah mau menerima kartu tersebut. Bila tidak mau, dapat dikembalikan ke BPJS melalui puskesmas setempat,” terangnya.

“Adapun, warga kota yang tidak mampu dan belum terdata, maka RT dan RW dapat mendaftarkan warganya tersebut ke puskesmas untuk dijadikan peserta BPJS,” imbuh Tresnawaty. (Pey)

Komentar on Facebook

Loading...
Tags

Artikel Terkait

Back to top button
Close