BeritaCirebon

Wali Kota Cirebon dan Sultan Kasepuhan Ajak Wajib Pajak Sampaikan SPT Tahunan melalui e-Filling

Foto : Kunjungan Kepala Kanwil DJP II Jawa Barat, Yoyok Satiotomo di ruang kerja Wali Kota Cirebon

INFOCRB.COM, CIREBON.- Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mengimbau warga Cirebon untuk membayar pajak dan menyampaikan SPT Tahunan PPh secara online dengan menggunakan E-Filing.

“Saya mengimbau warga Kota Cirebon untuk taat pajak dan sampaikan SPT Tahunan melalui online,” ujar Nashrudin Azis saat pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Yoyok Satiotomo, Kepala KPP Pratama Cirebon Satu Setiadi dan Kepala Badan Keuangan Daerah Agus Mulyadi di ruang kerja Wali Kota Cirebon, Rabu (15/1/2020).

Ajakan yang sama juga disampaikan oleh Sultan Kasepuhan Cirebon, diwakili oleh Pemimpin Badan Pengelola Keraton Kesepuhan Cirebon, RR Alexandra Wuryaningrat, yang merupakan adik Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat.

“Kami mengajak dan mengimbau untuk masyarakat agar segera lapor SPT melalui online e-Filling,” ujar Alexandra.

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4 KPP Pratama Cirebon Satu, Amirul Mukminin menjelaskan, anggaran pendapatan daerah Kota Cirebon tahun 2020 ini Rp1,771 triliun. Sedangkan Anggaran Belanja Daerah tahun 2020 sebesar Rp1,813 triliun.

Dijelaskan Amirul, pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp1,771 triliun tadi meliputi PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp520 miliar, Dana Perimbangan Rp889,3 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp361,6 miliar.

Kunjungan di Museum Keraton Kasepuhan

“Dana Perimbangan sebesar Rp889,3 miliar terlihat sangat mendominasi sisi pendapatan dalam APBD Kota Cirebon. Dana Perimbangan tersebut berasal dari empat komponen, yakni DAU (Dana Alokasi Umum) Rp605 miliar, DBH (Dana Bagi Hasil) Rp98,6 miliar, DAK/Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp 93,23 miliar dan DAK Fisik Rp92,33 miliar,” jelasnya.

Dijelaskannya lebih lanjut, PAD Kota Cirebon sebesar Rp514 miliar terdiri atas pajak daerah Rp202,4 miliar, retribusi daerah Rp15,1 miliar, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp8,4 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp294,2 miliar. Dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Cirebon sebesar Rp1,477 triliun, maka angka PAD Kota Cirebon masih kecil perannya dalam pendapatan daerah, hanya 34,80%.

Baca Juga:  Reses Perdana, M Fahrozi Catat dan Akan Sampaikan Aspirasi Warga

“Pajak daerah berasal dari pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan PBB Sektor Perkotaan,” terangnya.

Retribusi daerah, lanjut Amirul, berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Hal tersebut tertuang dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ia menjelaskan, DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri atas DBH Pajak dan DHB SDA (Sumber Daya Alam).

“Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip by origin (tempat asal). Dengan demikian, semakin besar pajak yang berasal dari Kota Cirebon, akan memperbesar DBH Pajak yang akan diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kota Cirebon,” pungkasnya. (Pey)

Komentar on Facebook

Loading...
Tags

Artikel Terkait

Back to top button
Close