CirebonVirus Corona

Wali Kota Cirebon Terbitkan SE WFH, Tetapi Bukan Untuk PSBB Lagi

Foto : Humas Pemda Kota Cirebon

INFOCRB.COM, CIREBON.- Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis mengambil kebijakan untuk memberlakukan lagi work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran dengan Nomor 443/SE.65-ORPAD tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Pegawai BUMD Selama Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Cirebon.

Dalam SE walikota tersebut tertulis, jumlah ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau work from office paling banyak 50 persen pada setiap perangkat daerah. Kemudian bagi pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana, harus mengaktifkan telepon selulernya dan dalam kondisi siap apabila dipanggil oleh pimpinan pada saat diperlukan.

“Berlaku mulai tanggal 14-30 September 2020 dan akan dilakukan evaluasi kembali sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi aktual,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon, Anwar Sanusi.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis saat disinggung apakah Kota Cirebon akan mengambil langkah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dirinya smenjawab belum bisa memastikan apakah keputusan itu akan diambil.

“Permasalahan Covid-19 ini saya seperti menghadapi buah simalakama. Apakah kita tetap AKB, tapi dengan meningkatkan intensitas pencegahan dan penanganan atau mengarah ke PSBB lagi?” ungkap Azis, saat ditemui di Ruang Kanigaran Balaikota Cirebon, Kamis (10/9/2020) lalu.

Baca Juga:  Hari Bhakti ke-70 Imigrasi, 12 Orang Terima Pelayanan Paspor Gratis

“Tidak bisa hanya mengikuti daerah lain. Keputusan yang diambil harus berdasarkan situasi dan kebutuhan di sini,” tambahnya.

Meski demikian, Azis berkeinginan tetap memberlakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Dengan catatan, kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan harus terus ditingkatkan. Faktor inilah yang terpenting untuk diperhatikan semua pihak sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

“Kalau saya inginnya tetap AKB, tapi protokol kesehatan ketat. Hal ini jauh lebih baik daripada kita menerapkan PSBB, meski pada akhirnya tidak menyebabkan penurunan jumlah kasus Covid-19,” ujarnya.

Azis menuturkan, pemberlakuan PSBB justru akan menurunkan gairah perekonomian yang kini tengah perlahan pulih. Jika perekonomian kembali memburuk, dikhawatirkan akan membuat masyarakat semakin nekat untuk berkegiatan di luar rumah tanpa protokol kesehatan.

“Kalau kita menerapkan PSBB, ekonomi kita bisa melorot lagi dan masyarakat akan tidak tahan. Akhirnya mereka keluar lagi untuk mencari nafkah dan aktivitas lainnya tanpa protokol kesehatan,” tuturnya.

Makanya, lanjut Azis, yang terpenting adalah menyadarkan masyarakat untuk taat protokol kesehatan, karena bahaya Covid-19 sedang tinggi. “Jadi, masyarakat harus ikut serta mencegah. Agar PSBB tidak diberlakukan lagi,” ucapnya. (Pey)

Komentar on Facebook

Loading...
Tags

Artikel Terkait

Back to top button
Close